Pemerintah federal AS tidak melarang pengawas pemilu Rusia untuk mengamati pemilihan presiden dan pemerintah daerah yang akan datang pada tanggal 8 November, menurut pernyataan Departemen Luar Negeri yang diperoleh The Moscow Times pada hari Selasa.
“Klaim Rusia bahwa pemerintah AS melarang mereka mengikuti pemilu adalah kebohongan,” kata pernyataan itu.
Pekan lalu, tabloid Rusia Izvestia melaporkan bahwa diplomat dan pengamat Rusia tidak diberi izin untuk memeriksa tempat pemungutan suara bulan depan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya di Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia.
Vladimir Churov, mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia, yang juga terlibat dalam kecurangan pemilu yang meluas yang menyebabkan protes terbesar di Rusia modern pada tahun 2011, mengeluh bahwa tidak adil bagi Rusia untuk tidak berpartisipasi.
Namun AS mengatakan Rusia telah diundang untuk bergabung dalam misi pemantauan internasional yang dijalankan oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE). Sekitar 30 dari 57 negara di OSCE diperkirakan akan menyaksikan pemilu sebagai bagian dari misi resminya.
“Federasi Rusia telah diundang untuk bergabung dengan delegasi OSCE, baik kelompok pengamat jangka panjang maupun jangka pendek,” kata pernyataan Departemen Luar Negeri AS, seraya menambahkan bahwa staf kedutaan Rusia di Washington juga diundang.
“Rusia memilih untuk tidak berpartisipasi,” kata pernyataan itu. “Rusia juga diundang untuk bergabung dalam misi observasi OSCE di majelis parlemen. Rusia belum mencalonkan siapa pun untuk berpartisipasi.” Batas waktu nominasi Rusia berakhir pada Senin tanggal 24.
Pemilu tersebut menarik minat yang meningkat terhadap Rusia, seperti televisi pemerintah mengklaim
pemilu ini akan dicurangi untuk mendukung calon dari Partai Demokrat, Hilary Clinton, yang dianggap sebagai calon yang anti-Rusia di Moskow.
Namun, permintaan pengawas Rusia untuk mengamati tempat pemungutan suara di Oklahoma, Texas dan Louisiana ditolak. Namun Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa salah jika menggolongkannya sebagai keputusan yang didukung Washington.
“Jika Rusia telah mengajukan permohonan kepada pejabat negara bagian atau lokal tertentu, maka terserah pada pejabat tersebut untuk menentukan tanggapan terbaik terhadap permintaan Rusia,” kata pernyataan itu.
Membenarkan penolakan tersebut, Menteri Luar Negeri Louisiana Tom Schelder seperti dikutip CNN mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada masalah banjir baru-baru ini, yang membuat kantornya kekurangan staf untuk mengelola bantuan banjir dan pemilu.
“Jika peristiwa banjir ini tidak terjadi, kami pasti terbuka untuk kunjungan semacam itu,” kata Schelder.