Kementerian Kehakiman bergerak untuk mendorong pihak berwenang untuk menindak organisasi keagamaan yang menerima dana dari luar negeri, tetapi layanan pers kementerian bergerak pada hari Rabu untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa undang-undang itu hanyalah variasi agama pada undang-undang kontroversial “agen asing” Rusia. adalah.
RUU yang diajukan ke Duma minggu lalu akan memungkinkan Kementerian Kehakiman untuk memantau organisasi keagamaan di Rusia, dan meminta catatan keuangan dari mereka yang menerima dana dari luar negeri, atau yang diketahui terlibat dalam kegiatan teroris atau ekstremis.
Di bawah RUU tersebut, kegagalan organisasi keagamaan untuk menyerahkan dokumen yang diminta menjadi dasar bagi Kementerian Kehakiman untuk mengajukan tuntutan pengadilan atas likuidasi organisasi tersebut.
Beberapa kritikus telah mencatat bahwa undang-undang tersebut memiliki kemiripan dengan amandemen Undang-Undang Organisasi Non-Pemerintah Rusia tahun 2012 yang menurunkan LSM yang aktif secara politik yang menerima dana dari luar negeri ke dalam daftar agen asing, sebuah istilah bermuatan politik yang secara historis dikaitkan dengan spionase.
Kementerian Kehakiman mengatakan dalam komentar kepada The Moscow Times pada hari Rabu bahwa rancangan undang-undang tentang organisasi keagamaan sebagian besar meniru undang-undang tentang LSM, tetapi membantah bahwa RUU baru akan memiliki efek yang sama dengan amandemen agen asing.
“Ketentuan UU Lembaga Swadaya Masyarakat yang berlaku bagi (LSM) yang beroperasi sebagai agen asing tidak berlaku bagi organisasi keagamaan,” kata Kementerian Kehakiman terkait RUU tersebut.
Proposal tersebut menyiratkan bahwa organisasi keagamaan harus memelihara catatan keuangan yang membedakan antara sumber pendanaan asing dan domestik. Semua dana yang berasal dari luar negeri akan tunduk pada pengawasan pemerintah, sebuah proses yang akan melibatkan inspeksi terencana dan mendadak.
Yaroslav Nilov, kepala Komite Duma Negara untuk Asosiasi Publik dan Organisasi Keagamaan, mengatakan dalam komentar yang dimuat oleh Gazeta.ru bahwa proposal tersebut bertujuan untuk membuat kegiatan keuangan dari 25.000 organisasi keagamaan yang terdaftar secara resmi di Rusia menjadi lebih transparan.
Alexander Dvorkin, pakar agama untuk Kementerian Kehakiman, menyatakan bahwa organisasi tertentu, seperti Mormonisme, Scientology, dan cabang Hindu tertentu, berisiko mendapat kecaman jika undang-undang tersebut berhasil disahkan.
Mahkamah Agung menyetujui pelarangan pertama di seluruh wilayah Rusia pada tahun 2014 terhadap kelompok agama Saksi-Saksi Yehuwa, yang dianggap “ekstremis” di wilayah tenggara Samara.
Rancangan undang-undang tersebut akan mengubah undang-undang federal yang ada tentang kebebasan hati nurani dan organisasi keagamaan.
Hubungi penulis di newsreporter@imedia.ru